Jakarta (Nababan)
Aksi Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang akan digelar tanggal 9 Desember 2009 direncanakan akan dilakukan di 33 provinsi. Aksi akan melibatkan tokoh agama dan tokoh nasional.
“Skenarionya sederhana banget, gerakan 9 Desember serentak dilakukan di seluruh Indonesia di 33 provinsi,” kata koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman saat dihubungi detikcom, Minggu (6/12).
Fadjroel menambahkan, bentuk aksi damai di daerah juga dapat berupa seminar dan diskusi. “Ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, rencananya bisa sampai 400 kabupaten Kota,” katanya.
Bagaimana dengan Jakarta?
Aksi Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang akan digelar tanggal 9 Desember 2009 direncanakan akan dilakukan di 33 provinsi. Aksi akan melibatkan tokoh agama dan tokoh nasional.
“Skenarionya sederhana banget, gerakan 9 Desember serentak dilakukan di seluruh Indonesia di 33 provinsi,” kata koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman saat dihubungi detikcom, Minggu (6/12).
Fadjroel menambahkan, bentuk aksi damai di daerah juga dapat berupa seminar dan diskusi. “Ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, rencananya bisa sampai 400 kabupaten Kota,” katanya.
Bagaimana dengan Jakarta?
Aksi di Jakarta dipusatkan di Monas dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, nasional, antikorupsi dan penyanyi. “Pukul 12.00 WIB kita kumpul dan jalan ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai pukul 15.00 WIB,” ucap Fadjroel.
Fadjroel juga menegaskan aksi mendatang murni hanya kampanye untuk mengikrarkan Indonesia bersih dari korupsi. Aksi tersebut murni mengajak masyarakat untuk bermimpi terbebas dari cengkeraman gurita korupsi dan ‘buaya-buaya’.
“Jadi ungkapan Presiden SBY itu kalau aksi untuk makar dan penggulingan itu berlebihan dan paranoid. Apalagi SBY mendasarkannya dari informasi fiktif pertemuan di Darmawangsa, itu benar-benar tidak benar,” tegasnya.
Jika Ada Massa Tandingan, Itu Kelompok Yang Tak Suka RI Bebas Korupsi
Kemungkinan adanya massa aksi tandingan pada aksi massa Gerakan Indonesia Bersih (GIB) tanggal 9 Desember mendatang disoroti anggota Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak) Ray Rangkuti. Ray menyatakan siapa massa aksi tandingan itu sudah jelas yaitu mereka yang tidak menginginkan Indonesia sehat dari korupsi.
“Kalau sekarang (aksi tanggal 9 Desember) ada aksi tandingan, maka ketahuan. Yang mengacaukan itu kelompok-kelompok yang nggak mau Indonesia besih dari penyakit korupsi dan mafia peradilan,” kata Ray Rangkuti pada detikcom, Minggu (6/12) malam.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Lingkar Madani (Lima) itu, kelompok yang melakukan aksi tandingan itu yang mendesain Indonesia menjadi tidak bersih dari korupsi. “Boleh jadi yang mendesain itu ya kelompok-kelompok itu,” ucapnya.
Keberadaan kelompok massa tandingan itu, lanjut Ray, yang seharusnya disikapi Presiden SBY. “Karena kan sudah jelas aksi itu ingin agar Indonesia kotor. Bukankah itu bertentangan dengan cita-cita Presiden?” tanyanya.
Ray menegaskan aksi tanggal 9 adalah aksi damai tanpa kekerasan. Akan banyak pihak yang terlibat dalam aksi tersebut. “Itu Gerakan Indonesia Bersih, jadi banyak sekali yang terlibat, ada Din Syamsuddin, para ulama, dan lainnya,” tutur Ray.
Gerakan Indonesia Bersih Tidak Takut Aksi Tandingan
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman menyatakan pihaknya dan elemen lain yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) tidak takut akan adanya massa tandingan yang juga ikut beraksi pada 9 Desember 2009.
“Nggak takut. Kemarin (ketika aksi sebelumnya) kita malah gunakan taktik sederhana, kita menyanyi saja lagu-lagu kebangsaan. Karena kalau melakukan orasi malah memancing keributan,” ujar Fadjroel pada detikcom, Senin (7/12).
Fadjroel menyatakan karena aksi GIB adalah aksi damai maka dalam aksi damai kemarin mereka mencoba menegosiasi massa aksi tandingan dengan menyatakan pihaknya tidak ingin ada tindak kekerasan. “Prinsipnya kita tidak melawan dan tidak melakukan kekerasan,” tegasnya.
Sementara itu, ketika disinggung apakah akan kembali meencoba mendirikan panggung di aksi mendatang karena sebelumnya dilarang Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Fadjroel menyatakan aksi tidak akan disertai panggung.
“Nggak (ada panggung), karena kita tidak ingin bermasalah lagi. Tapi teman-teman usahakan tronton, jadi akan ada panggung berjalan dengan sound system,” katanya.
Fadjroel menambahkan, hingga kini sudah banyak pihak yang menyatakan konfirmasi untuk bergabung dalam aksi yang akan diadakan di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 9 Desember mendatang.
“Yang jelas dan pasti, dari Kompak kita akan turun semua, lalu ada tokoh agama Pak Din Syamsuddin, Pak Hasyim Muzadi, Romo Sandyawan, Romo Benny, Kyai Imanul Haq dari Majalengka, tokoh antikorupsi Erry Riyana, Effendi Gazali, dan penyanyinya Franky Sahilatua,” jelasnya.
IMM: KORUPTOR PANIK DENGAN AKSI 9 DESEMBER
Sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhamaddiyah, Ton Abdillah Has, di Jakarta, Minggu, menyatakan, hanya koruptor yang panik dengan aksi damai pada Hari Anti-Korupsi, 9 Desember 2009 nanti.
“Karena, aksi damai oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang akan digelar di silang Monas, Jakarta, adalah aksi keprihatinan atas kondisi kebangsaan yang belum juga lepas dari korupsi,” tandasnya.
Ia menyatakan itu, menanggapi adanya beberapa pihak termasuk kalangan elite yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan kurang positif terhadap aksi damai tersebut.
GIB yang didukung tokoh-tokoh lintas agama dan organisasi kemahasiswaan Kelompok Cipayung Plus, menurutnya, murni aksi moral dengan cara damai.
“Ini dilakukan secara spontan, tulus dan demi kepentingan kebangsaan yang adil serta bermartabat, agar Indonesia benar-benar menjadi bersih dari korupsi dan kasus seperti mega skandal Bank Century,” tegasnya.
Ton Abdillah Has juga anggota Panitia Bersama Aksi GIB itu, juga meminta mega skandal Bank Century itu harus tetap dibongkar, demi keadilan dan tegaknya hukum.
Menteri Bidang Polhukam Rapat Tertutup
Menko Polhukam Marsekal Purn Djoko Suyanto menggelar rapat tertutup dengan sejumlah menteri. Rapat juga dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Sutanto dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).
“Yang datang Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Menhan, dan Kepala BIN,” kata salah seorang staf Menko Polhukam di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Rapat dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Menurut dia, rapat kemungkinan membahas aksi yang akan digelar Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi sedunia pada Selasa 9 Desember 2009.
“Rapat mungkin terkait unjuk rasa tanggal 9 Desember. Saya belum tahu persisnya. Nanti ada jumpa pers,” ujar dia.
Belasan wartawan tampak menunggu jalannya rapat. Sejumlah mobil menteri terparkir di halaman antara lain RI 48 mobil dinas milik Djoko Suyanto, dan RI 46.
Disesalkan Jika SBY Percaya Informasi Fiktif Pertemuan Dharmawangsa
Presiden SBY pada 4 dan 6 Desember menebar informasi gerakan 9 Desember yang hendak membuat kisruh. Info itu didapatnya dari laporan intelijen. Apakah laporan intelijen itu adalah ‘pertemuan Dharmawangsa’ yang “resume”-nya muncul di internet sejak pekan lalu?
Jika iya, Fadjroel Rachman menyesalkan SBY mempercayai informasi fiktif tersebut. “SBY mendasarkannya (gerakan 9 Desember-red) dari informasi fiktif pertemuan di Darmawangsa, itu benar-benar tidak benar,” tegas koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak) ini pada detikcom, Senin (7/10). Kompak adalah elemen yang akan turut bergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember nanti.
Sejak pekan lalu beredar lewat internet dokumen bertajuk ‘resume pertemuan di Hotel Dharmawangsa’. Resume itu sangat jelas menyebutkan trik-trik melengserkan SBY. Sejumlah nama ditulis sebagai peserta pertemuan yang tak jelas kapan dilaksanakan itu.
Nama-nama yang disebut di resume itu telah menyangkal mengetahui atau hadir dalam momen sebagaimana dimaksud pesan berantai itu. Misalnya saja Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Syafii Maarif, dan Ray Rangkuti. Selain menyangkal hadir, mereka tak tahu-menahu soal kabar pertemuan itu. “Tidak ada itu, tidak ada pertemuan itu,” kata JK, Minggu kemarin.
Fadjroel juga menilai pesan SBY bahwa ada pihak yang hendak menggulingkannya terlalu berlebihan dan paranoid.
Fadjroel memprediksi munculnya massa aksi tandingan — sebagaimana aksi GIB 29 November lalu — pada 9 Desember mendatang besar. “Sangat mungkin ada, maka tuduhan Presiden SBY lebih baik diarahkan ke aksi tandingan,” ucapnya.
Fadjroel menyatakan, massa tandingan 29 November lalu tidak memiliki izin aksi maupun identitas namun tidak ada upaya dari kepolisian untuk menangani mereka. “Jadi daripada urusin orang-orang terhormat dan intelektual, mending urusin preman-preman bayaran,” katanya.
Bantah Ditunggangi, 18 Kampus se-Jabodetabek Siap Dukung Aksi 9 Desember
Sekitar 18 kampus se-Jabodetabek siap mendukung Gerakan Antikorupsi 2009 yang akan berlangsung 9 Desember nanti. Mereka akan bergerak keliling Jakarta dengan berkumpul terlebih dahulu di Gedung KPK.
Para mahasiswa ini mengaku tidak dikerahkan oleh siapa pun dalam melakukan aksinya. Aksi ini murni untuk mendukung penuntasan skandal Bank Century yang hingga kini masih saja berlarut-larut.
“Kami gerakan mahasiswa bersatu adalah gerakan yang tidak diback-up oleh lembaga pemerintah mana pun dan organisasi apa pun. Karena kami betul-betul menyuarakan suara mahasiswa,” kata perwakilan mahasiswa 18 kampus se-Jabodetabek, Flafianus.
Hal tersebut dia katakan saat jumpa pers di Kampus Universitas Nasional (Unas), Jl Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (7/12). 18 Kampus tersebut di antaranya, Universitas Moestopo, UKI, Unas, Universitas Sahid, dan UIN Syarif Hidayatullah.
Dia mengatakan, tujuan demo besar-besaran yang akan mereka gelar adalah mendukung pengusutan tuntas serta mengadili kasus korupsi dan mengungkap pelaku skandal Bank Century.
“Dipastikan mahasiswa dari 18 kampus akan turun ke jalan,” imbuh Flafianus tanpa menyebut berapa jumlah peserta unjuk rasa yang akan turun ke jalan 9 Desember nanti.
Ada beberapa poin yang akan mereka tuntut dalam demo yang sempat dicurigai oleh Presiden SBY ini, di antaranya, usut tuntas skandal Bank Century dengan medesak KPK dan instansi lainnya untuk ambil alih penuntasan kasus Bank Century. Tangkap, adili dan gantung para pejabat dan penguasa korup serta menyita seluruh hartanya untuk kepentingan rakyat. Mendesak PPATK segera membuka aliran dana Bank Century. Tegakkan supremasi hukum di awali dengan mengadili Boediono dan Sri Mulyani.
Setengah Personel Polda Akan Amankan Aksi 9 Desember
Polda Metro Jaya berantisipasi dalam menghadapi gerakan sosial 9 Desember mendatang. Separuh kekuatan Polda Metro Jaya akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
“Kita belum tahu berapa personel, mereka belum memberitahukan. Kita sendiri persiapkan separuh kekuatan Polda,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar kepada wartawan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (7/12).
Boy mengaku pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari peserta demonstran terkait tempat demo. “Sementara di Bundaran HI saja. Kalau di Monas dan DPR belum ada pemberitahuan,” katanya.
Lebih jauh Boy menjelaskan, peserta demo diwajibkan memberitahukan kegiatan demo yang akan digelar ke Direktorat Intelkam Polda Metro. “Berapa jumlah massa, alat peraga apa dan tempatnya dimana,” ujarnya.
Hal itu dilakukan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk pengamanan terhadap peserta demo agar berjalan aman dan tertib. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk memberi rasa aman terhadap masyarakat.
“Kasihan kan masyarakat yang mau bekerja,” jelasnya.
Boy menegaskan, jika peserta demo melakukan tindakan anarkis dan pengerusakan, pihaknya tidak segan-segan menindak tegas peserta demo yang melanggar. Boy berharap, peserta demo nantinya berunjuk rasa dengan tertib dan aman.
“Jangan bertindak anarkis sehingga mengganggu ketertiban bersama,” pungkasnya.
Mabes Polri Tak Permasalahkan Aksi Damai 9 Desember
Mabes Polri tidak akan mempermasalahkan aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang akan digelar di 33 provinsi.
“Prinsipnya bagi Polri tidak ada masalah asal diberitahukan dan dilakukan secara damai,” ujar Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (7/12).
Menurut Saleh, apabila para peserta aksi menyampaikan izin untuk melakakun aksinya maka pihak kepolisian akan melakukan pengawalan. Aksi tersebut, kata Saleh, merupakan hak setiap warga negara.
“Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dijamin UU, asal tertib dan sesuai UU,” tandas jenderal bintang dua tersebut.
Salah satu penggagas aksi hari anti korupsi, Fadjroel Rahman, mengatakan aksi yang akan dilakukan Rabu 9 Desember nanti akan dilakukan serentak di 33 provinsi. Menurut Fadjroel, aksi yang dilakukan murni merupakan gerakan moral pemberantasan korupsi di Indonesia. (SIB/Ant/detikcom/y/m)
Fadjroel juga menegaskan aksi mendatang murni hanya kampanye untuk mengikrarkan Indonesia bersih dari korupsi. Aksi tersebut murni mengajak masyarakat untuk bermimpi terbebas dari cengkeraman gurita korupsi dan ‘buaya-buaya’.
“Jadi ungkapan Presiden SBY itu kalau aksi untuk makar dan penggulingan itu berlebihan dan paranoid. Apalagi SBY mendasarkannya dari informasi fiktif pertemuan di Darmawangsa, itu benar-benar tidak benar,” tegasnya.
Jika Ada Massa Tandingan, Itu Kelompok Yang Tak Suka RI Bebas Korupsi
Kemungkinan adanya massa aksi tandingan pada aksi massa Gerakan Indonesia Bersih (GIB) tanggal 9 Desember mendatang disoroti anggota Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak) Ray Rangkuti. Ray menyatakan siapa massa aksi tandingan itu sudah jelas yaitu mereka yang tidak menginginkan Indonesia sehat dari korupsi.
“Kalau sekarang (aksi tanggal 9 Desember) ada aksi tandingan, maka ketahuan. Yang mengacaukan itu kelompok-kelompok yang nggak mau Indonesia besih dari penyakit korupsi dan mafia peradilan,” kata Ray Rangkuti pada detikcom, Minggu (6/12) malam.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Lingkar Madani (Lima) itu, kelompok yang melakukan aksi tandingan itu yang mendesain Indonesia menjadi tidak bersih dari korupsi. “Boleh jadi yang mendesain itu ya kelompok-kelompok itu,” ucapnya.
Keberadaan kelompok massa tandingan itu, lanjut Ray, yang seharusnya disikapi Presiden SBY. “Karena kan sudah jelas aksi itu ingin agar Indonesia kotor. Bukankah itu bertentangan dengan cita-cita Presiden?” tanyanya.
Ray menegaskan aksi tanggal 9 adalah aksi damai tanpa kekerasan. Akan banyak pihak yang terlibat dalam aksi tersebut. “Itu Gerakan Indonesia Bersih, jadi banyak sekali yang terlibat, ada Din Syamsuddin, para ulama, dan lainnya,” tutur Ray.
Gerakan Indonesia Bersih Tidak Takut Aksi Tandingan
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman menyatakan pihaknya dan elemen lain yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) tidak takut akan adanya massa tandingan yang juga ikut beraksi pada 9 Desember 2009.
“Nggak takut. Kemarin (ketika aksi sebelumnya) kita malah gunakan taktik sederhana, kita menyanyi saja lagu-lagu kebangsaan. Karena kalau melakukan orasi malah memancing keributan,” ujar Fadjroel pada detikcom, Senin (7/12).
Fadjroel menyatakan karena aksi GIB adalah aksi damai maka dalam aksi damai kemarin mereka mencoba menegosiasi massa aksi tandingan dengan menyatakan pihaknya tidak ingin ada tindak kekerasan. “Prinsipnya kita tidak melawan dan tidak melakukan kekerasan,” tegasnya.
Sementara itu, ketika disinggung apakah akan kembali meencoba mendirikan panggung di aksi mendatang karena sebelumnya dilarang Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Fadjroel menyatakan aksi tidak akan disertai panggung.
“Nggak (ada panggung), karena kita tidak ingin bermasalah lagi. Tapi teman-teman usahakan tronton, jadi akan ada panggung berjalan dengan sound system,” katanya.
Fadjroel menambahkan, hingga kini sudah banyak pihak yang menyatakan konfirmasi untuk bergabung dalam aksi yang akan diadakan di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 9 Desember mendatang.
“Yang jelas dan pasti, dari Kompak kita akan turun semua, lalu ada tokoh agama Pak Din Syamsuddin, Pak Hasyim Muzadi, Romo Sandyawan, Romo Benny, Kyai Imanul Haq dari Majalengka, tokoh antikorupsi Erry Riyana, Effendi Gazali, dan penyanyinya Franky Sahilatua,” jelasnya.
IMM: KORUPTOR PANIK DENGAN AKSI 9 DESEMBER
Sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhamaddiyah, Ton Abdillah Has, di Jakarta, Minggu, menyatakan, hanya koruptor yang panik dengan aksi damai pada Hari Anti-Korupsi, 9 Desember 2009 nanti.
“Karena, aksi damai oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang akan digelar di silang Monas, Jakarta, adalah aksi keprihatinan atas kondisi kebangsaan yang belum juga lepas dari korupsi,” tandasnya.
Ia menyatakan itu, menanggapi adanya beberapa pihak termasuk kalangan elite yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan kurang positif terhadap aksi damai tersebut.
GIB yang didukung tokoh-tokoh lintas agama dan organisasi kemahasiswaan Kelompok Cipayung Plus, menurutnya, murni aksi moral dengan cara damai.
“Ini dilakukan secara spontan, tulus dan demi kepentingan kebangsaan yang adil serta bermartabat, agar Indonesia benar-benar menjadi bersih dari korupsi dan kasus seperti mega skandal Bank Century,” tegasnya.
Ton Abdillah Has juga anggota Panitia Bersama Aksi GIB itu, juga meminta mega skandal Bank Century itu harus tetap dibongkar, demi keadilan dan tegaknya hukum.
Menteri Bidang Polhukam Rapat Tertutup
Menko Polhukam Marsekal Purn Djoko Suyanto menggelar rapat tertutup dengan sejumlah menteri. Rapat juga dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Sutanto dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).
“Yang datang Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Menhan, dan Kepala BIN,” kata salah seorang staf Menko Polhukam di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Rapat dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Menurut dia, rapat kemungkinan membahas aksi yang akan digelar Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi sedunia pada Selasa 9 Desember 2009.
“Rapat mungkin terkait unjuk rasa tanggal 9 Desember. Saya belum tahu persisnya. Nanti ada jumpa pers,” ujar dia.
Belasan wartawan tampak menunggu jalannya rapat. Sejumlah mobil menteri terparkir di halaman antara lain RI 48 mobil dinas milik Djoko Suyanto, dan RI 46.
Disesalkan Jika SBY Percaya Informasi Fiktif Pertemuan Dharmawangsa
Presiden SBY pada 4 dan 6 Desember menebar informasi gerakan 9 Desember yang hendak membuat kisruh. Info itu didapatnya dari laporan intelijen. Apakah laporan intelijen itu adalah ‘pertemuan Dharmawangsa’ yang “resume”-nya muncul di internet sejak pekan lalu?
Jika iya, Fadjroel Rachman menyesalkan SBY mempercayai informasi fiktif tersebut. “SBY mendasarkannya (gerakan 9 Desember-red) dari informasi fiktif pertemuan di Darmawangsa, itu benar-benar tidak benar,” tegas koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak) ini pada detikcom, Senin (7/10). Kompak adalah elemen yang akan turut bergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember nanti.
Sejak pekan lalu beredar lewat internet dokumen bertajuk ‘resume pertemuan di Hotel Dharmawangsa’. Resume itu sangat jelas menyebutkan trik-trik melengserkan SBY. Sejumlah nama ditulis sebagai peserta pertemuan yang tak jelas kapan dilaksanakan itu.
Nama-nama yang disebut di resume itu telah menyangkal mengetahui atau hadir dalam momen sebagaimana dimaksud pesan berantai itu. Misalnya saja Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Syafii Maarif, dan Ray Rangkuti. Selain menyangkal hadir, mereka tak tahu-menahu soal kabar pertemuan itu. “Tidak ada itu, tidak ada pertemuan itu,” kata JK, Minggu kemarin.
Fadjroel juga menilai pesan SBY bahwa ada pihak yang hendak menggulingkannya terlalu berlebihan dan paranoid.
Fadjroel memprediksi munculnya massa aksi tandingan — sebagaimana aksi GIB 29 November lalu — pada 9 Desember mendatang besar. “Sangat mungkin ada, maka tuduhan Presiden SBY lebih baik diarahkan ke aksi tandingan,” ucapnya.
Fadjroel menyatakan, massa tandingan 29 November lalu tidak memiliki izin aksi maupun identitas namun tidak ada upaya dari kepolisian untuk menangani mereka. “Jadi daripada urusin orang-orang terhormat dan intelektual, mending urusin preman-preman bayaran,” katanya.
Bantah Ditunggangi, 18 Kampus se-Jabodetabek Siap Dukung Aksi 9 Desember
Sekitar 18 kampus se-Jabodetabek siap mendukung Gerakan Antikorupsi 2009 yang akan berlangsung 9 Desember nanti. Mereka akan bergerak keliling Jakarta dengan berkumpul terlebih dahulu di Gedung KPK.
Para mahasiswa ini mengaku tidak dikerahkan oleh siapa pun dalam melakukan aksinya. Aksi ini murni untuk mendukung penuntasan skandal Bank Century yang hingga kini masih saja berlarut-larut.
“Kami gerakan mahasiswa bersatu adalah gerakan yang tidak diback-up oleh lembaga pemerintah mana pun dan organisasi apa pun. Karena kami betul-betul menyuarakan suara mahasiswa,” kata perwakilan mahasiswa 18 kampus se-Jabodetabek, Flafianus.
Hal tersebut dia katakan saat jumpa pers di Kampus Universitas Nasional (Unas), Jl Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (7/12). 18 Kampus tersebut di antaranya, Universitas Moestopo, UKI, Unas, Universitas Sahid, dan UIN Syarif Hidayatullah.
Dia mengatakan, tujuan demo besar-besaran yang akan mereka gelar adalah mendukung pengusutan tuntas serta mengadili kasus korupsi dan mengungkap pelaku skandal Bank Century.
“Dipastikan mahasiswa dari 18 kampus akan turun ke jalan,” imbuh Flafianus tanpa menyebut berapa jumlah peserta unjuk rasa yang akan turun ke jalan 9 Desember nanti.
Ada beberapa poin yang akan mereka tuntut dalam demo yang sempat dicurigai oleh Presiden SBY ini, di antaranya, usut tuntas skandal Bank Century dengan medesak KPK dan instansi lainnya untuk ambil alih penuntasan kasus Bank Century. Tangkap, adili dan gantung para pejabat dan penguasa korup serta menyita seluruh hartanya untuk kepentingan rakyat. Mendesak PPATK segera membuka aliran dana Bank Century. Tegakkan supremasi hukum di awali dengan mengadili Boediono dan Sri Mulyani.
Setengah Personel Polda Akan Amankan Aksi 9 Desember
Polda Metro Jaya berantisipasi dalam menghadapi gerakan sosial 9 Desember mendatang. Separuh kekuatan Polda Metro Jaya akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
“Kita belum tahu berapa personel, mereka belum memberitahukan. Kita sendiri persiapkan separuh kekuatan Polda,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar kepada wartawan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (7/12).
Boy mengaku pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari peserta demonstran terkait tempat demo. “Sementara di Bundaran HI saja. Kalau di Monas dan DPR belum ada pemberitahuan,” katanya.
Lebih jauh Boy menjelaskan, peserta demo diwajibkan memberitahukan kegiatan demo yang akan digelar ke Direktorat Intelkam Polda Metro. “Berapa jumlah massa, alat peraga apa dan tempatnya dimana,” ujarnya.
Hal itu dilakukan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk pengamanan terhadap peserta demo agar berjalan aman dan tertib. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk memberi rasa aman terhadap masyarakat.
“Kasihan kan masyarakat yang mau bekerja,” jelasnya.
Boy menegaskan, jika peserta demo melakukan tindakan anarkis dan pengerusakan, pihaknya tidak segan-segan menindak tegas peserta demo yang melanggar. Boy berharap, peserta demo nantinya berunjuk rasa dengan tertib dan aman.
“Jangan bertindak anarkis sehingga mengganggu ketertiban bersama,” pungkasnya.
Mabes Polri Tak Permasalahkan Aksi Damai 9 Desember
Mabes Polri tidak akan mempermasalahkan aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang akan digelar di 33 provinsi.
“Prinsipnya bagi Polri tidak ada masalah asal diberitahukan dan dilakukan secara damai,” ujar Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (7/12).
Menurut Saleh, apabila para peserta aksi menyampaikan izin untuk melakakun aksinya maka pihak kepolisian akan melakukan pengawalan. Aksi tersebut, kata Saleh, merupakan hak setiap warga negara.
“Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dijamin UU, asal tertib dan sesuai UU,” tandas jenderal bintang dua tersebut.
Salah satu penggagas aksi hari anti korupsi, Fadjroel Rahman, mengatakan aksi yang akan dilakukan Rabu 9 Desember nanti akan dilakukan serentak di 33 provinsi. Menurut Fadjroel, aksi yang dilakukan murni merupakan gerakan moral pemberantasan korupsi di Indonesia. (SIB/Ant/detikcom/y/m)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar